Golkar Belum Putuskan Nama untuk Pilkada Humbahas
Wilayah ini meliputi Kabupaten Dairi, Langkat, Deli Serdang, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Utara, Padang Sidempuan, Humbang Hasundutan yang akan memilih pasangan Bupati dan Wakil Bupati, serta di tingkat provinsi yang akan menggelar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut (Pilgubsu) baru pada Pilkada Serentak 2018.
“Undang-undang Pilkada sebelumnya mengatur proses pencalonan dilakukan (oleh-red) partai politik di setiap tingkatan, tapi di UU Pilkada yang baru ini diatur, pencalonan kepala daerah diputuskan secara sentralistik,” ujar Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar, Irham Buana Nasution saat menggelar konferensi pers di Hotel Grand Aston Jalan Balai Kota Medan, Rabu (23/8/2017) siang.
Dari 8 (delapan) kabupaten/kota, Partai Golkar mengaku sudah memutuskan 5 (lima) nama calon Kepala Daerah untuk maju dalam Pilkada Serentak 2018. Adapun calon yang diusung dari Partai Golkar di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yakni
1. Provinsi Sumatera Utara : Tengku Erry Nuradi berpasangan dengan Ngogesa Sitepu;
2. Kabupaten Dairi : Defriwanti Sitohang berpasangan dengan Azhar Bintang dari Partai Amanat Nasional (PAN);
3. Kabupaten Langkat : Terbit peranginangin;
4. Deli Serdang : Ashari Tambunan;
5. Padang Lawas : Ali Sutan Harahap.
Sementara 4 (empat) daerah lain yakni kabupaten Humbang Hasundutan, Padang Lawas Utara, Padang Sidempuan dan Tapanuli Utara, Irham menuturkan belum ada keputusan final dari Dewan Perwakilan Pusat Partai Golkar.
Dalam konferensi pers tersebut, mantan Ketua KPU Sumut itu juga mengatakan bahwa Golkar yakin Tengku Erry dan Ngogesa Sitepu dapat menang dalam Pilgubsu 2018 mendatang. Dengan pertimbangan hasil survey, serta kekuatan Tengku Erry yang besar di wilayah Pantai Timur, dan basis Ngogesa Sitepu di Pantai Barat.
Untuk diketahui, Tengku Erry dan Ngogesa Sitepu diputuskan sebagai pasangan calon yang diusung dari partai berlambang pohon beringin ini sesuai dengan Surat DPP Partai Golkar bernomor R 452/GOLKAR/VIII/2017 tertanggal 21 Agustus yang ditandatangani Ketua Umum Golkar Setya Novanto dan Sekjen Idrus Marham. (sumber)
