Bawaslu Nilai Politik Uang Masih Jadi Ancaman Pemilu 2019
 |
| ilustrasi |
Hal inilah yang menyebabkan capaian politik uang bagi penyelenggara saat ini menjadi sulit. Anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu) Divisi Penindakan, Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH, MH mengatakan bahwa, pada dasarnya politik uang menjadi bahaya dalam pemilu 2019. Untuk itu, persoalan politik uang tak hanya menjadi bagian dari Bawaslu, namun juga menjadi perhatian masyarakat.
“Masyarakat harus terdorong untuk bisa menjadi bagian penting menyelamatkan pemilu,” ujarnya.
Untuk itu, demi menjaga jalannya pemilu yang jujur, setiap masyarakat wajib menolak adanya politik uang kemudian mengajak pemilih yang lain agar tidak terlibat dalam pelaksanaan politik uang. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu memiliki gerakan politik uang dengan mengajak masyarakat secara luas. Sebab, yang menjadi objek dalam pelaksanaan politik uang merupakan masyarakat. Sehingga jika masyarakat telah menutup ruang politik uang, maka pelaksanaan politik uang dapat diminimalisir.
“Tapi kalau harapan kami agar politik uang tidak terjadi sama sekali, itu masih belum tercapai,” ungkapnya.
Meski begitu, pihaknya berharap agar di pemilu 2019 mendatang, setiap masyarakat yang akan melakukan pemilihan dapat semakin cerdas untuk melakukan pemilihan. Sebab pada prinsipnya proses pemilihan tidak dilandasi pada proses jual beli suara, tetapi berdasarkan keyakinan akan potensi kepemimpinan calon yang akan dipilih tersebut.
“Jadi salah satu strategi kami adalah mengajak masyarakat untuk melakukan penolakan terhadap politik uang,” tegasnya. Gerakan politik uang sudah dilaksanakan pihaknya sejak proses pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018 lalu. Sehingga menurutnya pelaksanaan gerakan politik uang sudah lumrah dan dikenal masyarakat luas. (sumber)
