Breaking News

Mappature Humbahas

Membangun Humbang Hasundutan Bersama Rayat
Oleh : Marusaha Lumbantoruan,ST & Pawen Sihombing,SH Pendahuluan
Diambil dari http://www.bonapasogit.tv

Terbentuknya Humbang Hasundutan sebagai kabupaten baru merupakan langkah awal untuk memulai percepatan pembangunan menuju masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Sebagaimana tujuan dimekarkannya Kabupaten Humbang Hasundutan untuk menegakkan kedaulatan rakyat dalam rangka perwujudan keadilan sosial, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk mereposisi dan merektrukturisasi jajaran pemerintahan daerah dalam rangka mempercepat proses pembangunan sehingga dalam waktu cukup singkat dapat sejajar dengan kabupaten lainnya yang telah maju, yang secara langsung akan mengangkat harkat hidup masyarakat yang ada di Humbang Hasundutan. Tentu ini butuh dukungan seluruh stake holder Kabupaten Humbang Hasundutan, termasuk rakyat.

Melibatkan Rakyat Dengan Dasar Kepercayaan

Humbang Hasundutan terlahir, karena adanya kemauan baik untuk memikirkan kebutuhan bersama. Berangkatlah dari situ, hal yang mendasar adalah "mengangkat martabat masyarakat". Jadi perlu kejujuran, integritas dan loyalitas. Orang lain tidak boleh dianggap bodoh, tidak bisa dibohongi, harus objektif dan transparan. Ini yang menjadi dasarnya, sehingga komunikasi akan berkualitas karena adanya saling pengertian dan menerima orang lain apa adanya, tidak menuntut tetapi bersama-sama mencapai tujuan yang ditentukan. Mengintegrasikan masing-masing kebutuhan, kegunaan, tuntutan saat itu demi keuntungaan dan kepuasan semua pihak.

Untuk mencapai hal itu diperlukan keterlibatan rakyat dalam pelaksanaan pembangunan. Kurangnya keterlibatan dan pemberdayaan rakyat dalam merencanakan dan melakukan pembangunan akan berdampak negatif bagi kehidupan berdaerah, untuk itu perlu segera diupayakan sinkronisasi dan peningkatan hubungan koordinasi dan kemitraan antara pengelola daerah dengan masyarakat, keterlibatan rakyat secara langsung harus diwujudkan dalam pembuatan peraturan-peraturan daerah, pembuatan anggaran pembangunan/APBD dan juga kebijakan-kebijakan yang menyangkut kepentingan publik.

Jadi kalau menginginkan rakyat berpartisipasi yang benar-benar berkualitas, tanamkan dulu kepercayan pada publik (baca : rakyat) dan bersiaplah terbuka untuk menerima segala masukan. Bahwa dengan keterlibatan publik, daerah akan mengalami perbaikan dan perubahan demi kepentingan bersama, yang berarti pula perkembangan bagi kelangsungan pembangunan Humbang Hasundutan.

Upaya untuk mendorong terselenggaranya keterbukaan dalam setiap pengambilan keputusan yang berdampak publik menjadi satu keharusan untuk dikembangkan. Hal ini akan sangat mendukung terselenggaranya satu pengelolaan pemerintah yang bersih. Tersedianya akses publik untuk memberi masukan dan atau komplain serta tersedianya instrumen atau mekanisme kerja yang selalu berupaya mengakomodasi aspirasi rakyat. Dengan demikian seluruh beban dan tanggung jawab pengelola daerah tidak lagi sepenuhnya harus ditanggung oleh pemerintah daerah itu sendiri, tetapi bersama-sama dengan stake holder yang ada.

Pembangunan pada hakekatnya adalah pelaksanaan amanah rakyat. Keseluruhan dana pembangunan yang ada merupakan dana yang berasal dari dan untuk seluruh rakyat. Dana berasal dari rakyat dapat diartikan bahwa segala sumber pendanaan pemerintah yang ada selama ini sepenuhnya tersedia karena keberadaan rakyat dan sumber-sumber daya umum. Atas dasar hal ini, maka setiap pengeluaran/penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah sepenuhnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Untuk melaksanakan hal ini, berbagai cara harus dilakukann agar tercipta mekanisme komunikasi dan kontrol yang efektif.

Melaksanakan publik hearing (dengar pendapat) dengan mengedepankan rakyat untuk menyampaikan pemikiran, keluhan, kebutuhan serta sumbang saran yang berkaitan dengan pembangunan Humbang Hasundutan. Dengar pendapat yang dilakukan pada semua aktor pembangunan di daerah, diharapkan akan memberikan masukan bagi agenda-agenda pembangunan yang berorientasi aspek sosial budaya, ekonomi dan pelayanan umum. Sangat berbeda dengan program-program pembangunan yang disusun melalui mekanisme Musrembang yang umumnya didominasi oleh program berwawasan fisik dan lebih merupakan program-program yang dibuat oleh pemerintah daerah. Orientasi pada proyek atau uang pada umumnya masih sangat kuat, dengan demikian pelaksanaan riset, penyusunan tata ruang, penyusunan, strategi pembangunan daerah dan penyusunan program pembangunan tahunan, bersifat proyek, bersifat membuat laporan bersifat menghabiskan uang dan bukan bersifat penyampaian tujuan sebenarnya.

Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Pemekaran Humbang Hasundutan dari Kabupaten Induknya Tapanuli Utara menuntut pemerintah daerah Humbang Hasundutan untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan seluruh potensi daerah ini dengan tujuan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemerintahan daerah dituntut mewujudkan berbagai aktivitas masyarakat, termausk aktivitas ekonomi. Artinya rakyat di daerah Humbang Hasundutan, dapat menetapkan strategi pengembangan ekonomi yang paling sesuai dengan kondisi dan kepentingan rakyat Humbang Hasundutan. Strategi pembangunan tidak lagi sebuah rencana dan rancangan yang ditentukan oleh segelintir orang saja tetapi merupakan sebuah gerak bersama. Proses pembangunan memang bukan hanya ditentukan oleh aspek ekonomi semata akan tetapi pertumbuhan ekonomi merupakan unsur yang penting dalam proses pembangunan daerah. Walaupun demikian pertumbuhan ekonomi yang tinggi hingga saat ini masih merupakan target utama dalam rencana pembangunan setiap daerah disamping pembangunan sosial. Kemampuan Kabupaten Humbang Hasundutan untuk bertumbuh akan sangat ditentukan oleh faktor ekonomi yang dimiliki daerah tersebut. Artinya pemerintah daerah Humbang Hasundutan harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan daerah tersebut.

Hal diatas dapat diwujudkan melalui pemerataan pembangunan ekonomi daerah Humbang Hasundutan, yang sebenarnya sudah lama dinantikan oleh rakyat. Harapan dan cita-cita tersebut dapat dijadikan kenyataan dengan dilakukannnyaa pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hingga saat ini pembangunan ekonomi yang mendasar memiliki potensi yang besar dalam memajukan perekonomian terutama yang berbasis pertanian. Hingga saat ini wilayah pedesaan masih tertinggal dan belum dikelola secara maksimal. Parulian Simanjuntak, Ir Ph.D dalam makalahnya pembangunaan berkelanjutan dengan berbasiskan pertanian di Humbang Hasundutan menyatakan, strategi pembangunaan yang memberdayakan ekonomi rakyat merupakan strategi melaksanakan demokrasi ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh semua untuka semua dan dibawah pimpinan dan penilikan anggota-anggota masyarakat.

Kemakmuran masyarakat lebih diutamakan ketimbang kemakmuran sekelompok orang. Maka kemiskinan tidak dapat ditoleransi sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan harus memberikan manfaat pada mereka yang paling miskin dan paling kurang sejahtera, strategi pembangunan seperti ini harus diterapkan dan dilaksanakan di Humbang Hasundutan, maka dengan demikian memberikan jaminan sosial bagi mereka yang paling miskin dan tertinggal.

Peran Politik Rakyat

Syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi Kabupaten Humbang Hasundutan yang berkeadilan sosial adalah berdaulat dibidang politik, mandiri dibidang ekonomi dan berkepribadian dibidang budaya. Mubyarto (2002) mengatakan bahwa moral pembangunan yang mendasari paradigma pembangunan yang berkeadilan sosial harus mencakup (1) Peningkaatan partisipasi dan emansipasi rakyat baik laki-laki maupun perempuan dengan otonomi penuh dan bertanggung jawab, (2) Penegaran nasionalisme ekonomi melawan segala bentuk ketidakadilan sistem dan kebijakan ekonomi, (3) Pendekatan pembangunan berkelanjutan yang multidipliner dan multicultural, (4) Pencegahan kecenderungan disintegrai sosial, (5) Penghormatan haak-hak asasi manusia dan masyarakat.

Pada dasarnya pemerintah dibentuk berdasarkan amanat yang diberikan rakyat keada kepala pemerintah. Dalam pelaksanaan teknisnya penyerahan amanat untuk membentuk pemerintahan tersebut dapat melalui perwakilan masing-masing individu rakyat maupun secara langsug memilih kepala pemerintahan tersebut. Pemerintah yang berkuasa akan bertindak melaksanakan kekuasaannya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh rakyat jugaa. Naamun demikian hal ini bukan berarti rakyat secra individu kehilangan hak (politiknya)-nya untuk mencapai tujuan hidupnya secara masing-masing maupun secara berkelompok. Penyerahaan mandat yang direpresentasikan dalam pemilihaan kepala pemerintahan dan menunjuk wakilnya untuk duduk di DPRD tidak serta merta menghilangkan kebebasannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah.

Dalam kondisi, di satu sisi, warga telah mengamanatkan pandangan politiknya untuk dilaksanakan oleh pemerintah, di sisi lain, warga harus tetap menggunakan kemerdekaannya untuk mencapai tujuannya yang sejalan dengan aspirasi pada umumnya, tindakan warga tersebut sebagai partisipasi publik dalam mencapai tujuan bersama. Jadi jauh lebih baik bila pada setiap kegiatan-kegiatan pemerintah (setidaknya dalam kegiatan pembangunan, pelayanan dan perlindungan masyarakat) selalu dibukakan kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi.

Komunikasi antara rakyat dan pemerintah daerah harus diefektifkan sehingga kesenjangan komunikasi dapat ditekan bahkan dihilangkan. Dengan komunikasi yang semakin kohesif, akan terhindar kesans eolah-olah rakyat merasa ditinggalkan. Dengan kondisi seperti ini, diharapkan kebijakan pembangunan mendataang dapat lebih mampu mengakomodasikan aspirasi rakyat yang dinamis dan terus berkembang. Melalui kegiatan program ini, masyarakat didengar keinginannya dan diperhatikan aspirasinya, rakyat juga dilatih untuk merancang dan memilah-milah antara kebutuhan dan keinginan pembangunan dikomunitasnya, sekaligus penentuan prioritas kebutuhan tersebut. Dengan demikian kehidupan dibidang politik benar-benar sesuai dengan pengertiannya "membuat dan memberi kesejahteraan masyarakat". Dengan sendirinya, kehidupan bermasyarakat akan menjadi berkualitas, tidak ada kegiatan tanpa dijiwai moralitas. Hal ini akan membuat rakyat menjadi eksploratif. Komunikasi dua arah sangatlah tepat dalam membangun relasi yang baik, para penguasa daerah harus bekerja sama mengkomunikasi seluruhnya tentang rencana dan program daerah secara terbuka.

Berdasarkan Sosial Budaya

Pembangunan Humbang Hasundutan juga harus didukung strategi-strategi pengembangan daerah, selain strategi pengembangan yang generic (ekonomis, fisik) juga perlu dilengkapi dengan strategi pengembangan sosial budaya daerah mempertahankan nilai kultur daerah yang luhur yang berkembang seiring dengan sejarah perkembangan Humbang Hasunduta. Dalam upaaya mengembangkan nilai-nilai kemaasyarakaatan tersebut maka langkah yang diperlukan adalah peningkatan kesempatan interaksi sosial dari masyarakat yang aakan menciptakan rasa kepedulian bersama. Hal ini dapat dituangkan dalam pengalokasian ruang-ruang dan fasilitas publik yang beragam sesuai dengan kebutuhan rakyat, sehingga daerah dapat memberi peluang yang optimal bagi rakyaat untuk berinteraksi dan mengembangkan nilaai sosial budayanya.

Penutup

Meningkatkan komunikasi dengan rakyaat, merupakan pondasi utama bagi perwujudan pengelolaan daerah yang menganut kepemerintahan yang baik. Kebiasaan menginformasikan rakyat tentang pengambilan keputusan dan terbentuknya pusat informasi daerah yang mudah dikunjungi oleh rakyat. Rakyat diberi ruang untuk bergerak, sedangkan pemerintah haanya berfungsi sebagai pelayan.

Kunci utama dalam perencanaan pembangunan Humbang Hasundutan adalah pengembangan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya secara terbuka dan akuntabel, bukan hanya dalam pelaksanaan, tapi sejak mulaai disusunnya rencana sampai pengawasannya. Dengan demikian, partisipasi rakyat perlu ditempatkan pada tempat yang strategis dan konstruktif dengan maksud mencapai tujuaan pemerintahan dan pembangunaan. Keterlibatan dan partisipasi rakyat pada ruang publik akan mempercepat pembangunan Humbang Hasundutan yang bersifat berkelanjutan yang memenuhi kebutuhan masa kini taapi tidak mengurangi kemampuan generasi masa mendatang.

Selanjutnya

Mau Belajar Aksara Batak?? Klik Di sini