"Mark Up" Humbahas

Penyediaan Ternak Babi Crossing dan Penanggulangan Bencana Alam di Humbahas Terkesan “Mark Up”

Oct 21, 2006 at 09:33 AM

Doloksanggul (SIB)

Penyediaan ternak babi crossing sebanyak 45 ekor di Dinas Pertanian dan
Peternakan Kabupaten Humbahas (Humbang Hasundutan) belum mencapai target yang maksimal bahkan proyek itu terkesan gagal. Begitu juga penanggulangan bencana alam (virus mosaik dan cendawan antraks nosa) di Kecamatan Baktiraja, kepada petani bawang dan kelapa telah diberikan bibit bawang merah sebanyak 10 ton dan bibit kelapa hibrida sebanyak 25.000 batang. Tetapi hal tersebut belum menunjukkan hasil yang maksimal dan terkesan “di mark up”.

Hal itu dikatakan Ramses Lumbangaol selaku Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Banteng Kemerdekaan DPRD Humbahas dalam pandangan umum tentang nota pengantar perhitungan APBD dan LKPj Bupati Humbahas 2005, Rabu (18/10) di Aula DPRD Humbahas Jalan Siborongborong Km 2 Doloksanggul. Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Humbahas Maddin Sihombing, Wakil Bupati Humbahas M Manullang, Ketua DPRD Humbahas Bangun Silaban SE, Danramil Doloksanggul Kapten H Gultom dan lainnya.

Fraksi PDS yang dibacakan Drs Aslin Simamora mengatakan, sektor pertanian, peternakan dan perikanan merupakan bidang paling utama dan terutama, karena untuk menjadikan Humbahas menjadi “Huta Mas” adalah sektor pertanian namun belum menyentuh masyarakat petani. Hal itu disebabkan kurang seriusnya dinas pertanian melalui PPL memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Kurangnya sosialisasi tentang program pemerintah di bidang pertanian yang menyesuaikan bibit tanaman dan musim tanaman serta hasil panen.

Selain itu satu unit traktor milik Pemkab Humbahas menurut masyarakat mahal bayarannya, sehingga perlu dipikirkan bagaimana supaya masyarakat mampu untuk memamfaatkanya. Disarankan, supaya dinas pertanian tidak membeli bibit dari daerah lain melainkan di tempat diproduksi yang diberikan kepada masyarakat. Pemberian pupuk bersubsidi di masyarakat benar-benar dimonitoring agar masyarakat dapat merasakan dengan baik dan dihadapkan supaya dinas pertanian mensosialisasikan agar mengurangi pupuk kimia tetapi meningkatkan pupuk organik.

Fraksi Pembangunan Demokrasi yang dibacakan Ir Lamberto Manullang menyatakan pemberian bantuan berupa bibit padi, kentang, benih ikan mas, ikan nila, ikan lele, bibit kelapa, bawang dan lainnya diberikan kepada masyarakat supaya di data setiap bulan untuk mengetahui perkembangan dan kendala apa yang dihadapi. Sehingga bantuan tidak sia-sia karena kenyataan di lapangan bahwa keberhasilan bantuan tersebut tidak diharapkan. Selama ini pemberian bantuan bibit kepada masyarakat tidak didampingi dengan dana perawatan sehingga tidak berhasil guna. Bila perlu dana perawatan tersebut diusahakan ditampung di APBD. Pandangan umum Fraksi Bersama, dalam peningkatan mutu dan produksi pertanian TA 2005, eksekutif telah banyak berbuat terobosan seperti penyediaan bibit tanaman yang bersertifikat serta pengadaan bibit ikan, pemberian ayam buras dan babi crossing. Seyogianya program itu dapat memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun setelah DPRD Humbahas melakukan kunjungan ke lapangan, sangat disayangkan program itu ada masyarakat menyampaikan kepada dewan supaya babi crossing ditarik karena merugikan. Demikian juga halnya pemberian bibit tanaman, misalnya bibit kentang dimana bibit tersebut diberikan kepada masyarakat tanpa adanya suatu konsekwensi keberhasilan dari program tersebut. Pemberian bibit tersebut dapat didistribusikan terhadap masyarakat lainnya dan program itu cenderung menjadi awal kecemburuan di tengah-tengah masyarakat.

Fraksi Partai Golkar menguraikan, sesuai dengan kunjungan di setiap kecamatan bahwa pelaksanaan anggaran di bidang pertanian tidak seperti yang diharapkan. Karena temuan di lapangan, banyak tidak sesuai pengadaan dan pendistribusian bibit padi bersertifikat. Fraksi itu mencontohkan di Desa Pusuk I Pollung, bibit padi yang diberikan tidak dapat tumbuh dengan baik dan akhirnya gagal panen. Karena bibit yang ditanam tidak sesuai dengan bibit padi yang cocok pada ketinggian tanah. Demikian juga pemberian bantuan pembuatan demplot, bibit ternak babi, ayam buras, ikan lele dan nila tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Jumlahnya tidak jelas dan harga bibit ternak dan ikan cenderung di mark up. Jadi sesuai dengan pandangan Fraksi Golkar itu, proyek bantuan yang dikelola Dinas Pertanian tidak akan menghasilkan apa-apa. Untuk itu Fraksi Golkar DPRD Humbahas menyarakan kepada Bupati Humbahas segera mengevaluasi kinerja pimpinan instansi bersangkutan.
Selanjutnya

Mau Belajar Aksara Batak?? Klik Di sini