Ambisi Jadi Honorer PNS
Aktivis LSM, Tukang Demo dan Wartawan Ramai-ramai Jadi Pegawai Honorer Pemko P Siantar Nov 24, 2006 at 08:16 AM
Pematangsiantar (SIB)
Ternyata minat menjadi ‘orang di pemerintahan’ masih sangat tinggi, walaupun hanya berstatus pegawai honorer. Buktinya di Pemko Pematangsiantar, mulai aktivis LSM, tukang demo, wartawan dan anggota partai tertentu beramai-ramai menjadi pegawai honorer. Mereka pun dengan gagah memakai pakaian seragam PNS lengkap bersama segala atributnya.
Pemantauan SIB di berbagai instansi di lingkungan Pemko Pematangsiantar, Kamis (23/11) beberapa orang yang selama ini menjadi obyek pemberitaan, yakni aktivis LSM dan tukang demo, kini mengenakan pakaian seragam PNS dengan status pegawai honorer lainnya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Drs. Morris Silalahi yang dikonfirmasi SIB di ruang kerjanya, tidak membantah dan tidak membenarkan informasi tentang banyaknya aktivis LSM, tukang demo, wartawan dan anggota partai tertentu menjadi pegawai honorer. Ia malah mengelak untuk memberi penjelasan lebih lanjut dan mengarahkan SIB menanyakan langsung kepada Walikota RE Siahaan tentang persoalan tersebut.
Hentikan Penambahan Tenaga Honorer
Secara terpisah, Halasson dari Forum Siantar untuk Perdamaian (Siantar for Peace Forum) meminta Pemerintah Kota Pematangsiantar menghentikan penambahan tenaga honorer yang dinilainya telah berlebihan dan salah kaprah.
Penambahan pegawai honorer memiliki implikasi birokrasi makin gemuk, beban anggaran makin berat dan duplikasi tugas karena banyaknya orang. Selain itu, pegawai honorer dinilai telah diselewengkan segelintir orang menjadi ajang ‘titipan’, balas jasa politik, bahkan sarana mengamankan atau mengkooptasi para vokalis jalanan selama ini.
Kalaupun terpaksa menerima tenaga honorer, Halasson mengatakan harus dilakukan secara terbuka. Formasinya berapa, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan dan diseleksi secara fair dan transparan. “Jangan karena memiliki famili anggota dewan, maka seenaknya menjadi pegawai honorer, atau jangan karena selama ini vokal kepada pemerintah kota, diangkat dan diberi fasilitas,” serunya. Jadi seleksi penerimaan tenaga honorer standarnya harus sama dengan rekrutmen pegawai negeri sipil.
Menjawab pertanyaan SIB, Halasson juga menyatakan keheranannya tentang apa yang menjadi dasar Pemerintah Kota Pematangsiantar menambah tenaga honorer. Sebab setahunya, Menpan dan BKN telah memutuskan tidak ada lagi penerimaan pegawai honorer, itulah sebabnya yang ada sekarang diangkat menjadi PNS. “Saya imbau agar warga Siantar jangan terpikat rayuan menjadi honorer dengan iming-iming akan diangkat menjadi PNS, apalagi mengeluarkan sejumlah uang. Setahu saya, hanya honorer yang terdaftar tahun 2004 ke bawah yang diangkat jadi PNS,” ujarnya.
