Anarkisme di Aspirasi Protap
Kantor / Sekretariat Panitia Pembentukan Propinsi Tapanuli di Dairi Dibuka
Dec 02, 2006 at 08:27 AM
Sidikalang (SIB)
Para pendukung pembentukan Propinsi Tapanuli yang akan tergabung dalam Panitia Daerah Pembentukan Propinsi Tapanuli (PD-PPT) Wilayah Kabupaten Dairi, menyatakan sepakat dan komitmen untuk tetap merangkul dan merangkum seluruh unsur dan elemen masyarakat yang ada di daerah ini untuk menyatukan langkah membangun Dairi di masa depan ke arah yang lebih baik dalam hal pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat.
Kordinator Umum Barisan Masyarakat Pendukung Pembentukan Propinsi Tapanuli (BM-PPT) Wilayah Kabupaten Dairi, Tumbur Simorangkir, dan Sekretaris Umum Persadaan Pemuda Batak Toba (Sada Bato) Kabupaten Dairi Justinus Manurung SH, secara terpisah menyatakan, semua pihak yang mendukung (pro) maupun yang kontra terhadap Propinsi Tapanuli, memiliki hak yang sama untuk menyatakan aspirasinya sesuai mekanisme demokrasi dan etika moral. Sehingga, peristiwa yang terjadi sebagai insiden penganiayaan pada acara temu kordinasi untuk pembentukan panitia daerah (PD-PPT), Kamis (30/11) kemarin, tak terulang lagi.
“Kami sama sekali tak mengira terjadinya insiden penganiayaan kemarin itu. Tapi dari awal kami semua sudah sepakat dan komitmen untuk tetap tenang dan takkan melawan atau terpancing atas segala bentuk gangguan atas perbedaan pendapat dalam aspirasi ini. Bahkan kami tetap akan mengajak dan menghimpun semua teman dari segala unsur dan elemen di daerah ini untuk bersatu dan menyatu membangun Dairi dalam barisan kepanitiaan pembentukan Propinsi Tapanuli di Dairi ini,” cetus Tumbur Simorangkir dan Justinus Manurung kepada pers di Sidikalang, Jumat (1/12).
Mereka mengutarakan hal itu di sela-sela acara sederhana pembukaan dan pengoperasian kantor atau Sekretariat PD-PPT Wilayah Dairi, di Jln Sisingamangaraja Kompleks Pasar Sasta, Kota Sidikalang. Hadir antara lain tokoh masyarakat dan pengusaha senior Tunggul H Tambunan, Pardomuan Sihombing, Ketua PD-PPT Wilayah Pakpak Bharat Hendra Habeahan yang juga Ketua Pemuda Mitra Kamtibmas (PMK) Pakpak Bharat, Ketua Sada Bato Kec. Sidikalang Henry Naibaho, Tampak juga para pemuda pendukung Propinsi Tapanuli seperti Togar Simorangkir, Hulman Sinaga, Sasta Tambunan, Penituri Tambunan, Boy Vincent Tumanggor, Effendi “Klip” Siburian, Best Sihombing, Pontas Siregar, Makdin Simbolon, Pulo Raya Simbolon, Hotlin Simorangkir, dan sejumlah utusan masyarakat yang akan masuk dalam komposisi PD-PPT Dairi untuk segera dideklarasikan di daerah ini
Sebelumnya, petugas dari Ditserse Polda Sumut Kombes Pol Jafar Baharuddin bersama Kasat Intel Polres Dairi AKP B Pandiangan yang singgah di kompleks Sekretariat PD-PPT Sidikalang Jumat pagi kemarin juga sempat menyatakan hal serupa, bahwa pihak yang mendukung maupun pihak yang menolak terhadap gerakan pembentukan Propinsi Tapanuli, sama-sama punya hak untuk menyatakan sikap dan aspirasinya, asal disampaikan dengan cara yang benar.
Sebelumnya, mantan Kapolres Dairi itu juga sempat menyatakan terima kasih kepada pihak pendukung Propinsi Tapanuli yang tak terpancing melakukan perlawanan fisik dalam insiden penganiayaan di Gedung Nasional Sidikalang Kamis (30/11) lalu.
“Kita menggelar acara temu kordinasi dengan seluruh elemen masyarakat yang diundang untuk rapat deklarasi PD-PPT Dairi, sudah menempuh semua prosedur formal sehingga mendapat izin resmi dari pihak Polres. Toh, jadi atau tidaknya nanti Propinsi Tapanuli ini kan tergantung pada keputusan pemerintah pusat juga, untuk apa kita sesama masyarakat di sini saling bentrok,” ujar Justinus Manurung dan Sasta Tambunan.
Distribusi SDA & SDM
Pembentukan Propinsi Tapanuli yang diharapkan akan meliputi wilayah Kabupaten Dairi dan sejumlah daerah kabupaten lainnya di wilayah eks Keresidenan Tapanuli, dinilai akan menjadi peluang besar terhadap distribusi segala potensi sumber-sumber daya alam (SDA-SDA) dan sumber daya manusia (SDM-SDM) serta produk lainnya di Dairi di masa mendatang.
Pemerhati pembangunan dari unsur pemerintah (PNS) di Pemkab Dairi, Ir Samuel Hutagalung (seorang Kabid di kantor Bappeda Dairi), menyatakan upaya pembentukan Propinsi Tapanuli telah membuka peluang ke arah percepatan pembangunan di Kabupaten Dairi, dan peluang tersebut dinilai sangat mendasar, antara lain atas argumentasi letak geografis Kabupaten Dairi yang sangat strategis terhadap Propinsi Sumut dan Propinsi Tapanuli nantinya.
“Keresidenan Tapanuli yang kini diusulkan menjadi Propinsi Tapanuli, telah membuka peluang ke arah percepatan pembangunan di Kabupaten Dairi, terutama distribusi semua potensi SDA dan SDM Dairi di masa mendatang,” ujar Samuel Hutagalung optimis.
Terhadap upaya itu, katanya, ada tiga hal pokok yang cukup signifikan diangkat sebagai dasar pilihan dalam peluang tersebut. Ke-3 hal pokok itu adalah: (1) Kesamaan topografi Kabupaten Dairi dan Propinsi Tapanuli yang berdampak pada dominasi potensi dalam perencanaan pembangunan), (2) Kesamaan adat istiadat dan budaya yang dimiliki Kabupaten Dairi dan Propinsi Tapanuli sebagai warisan rasa persaudaraan para leluhur di masa lampau hingga saat ini, dan (3). Kesejarahan Keresidenan Tapanuli yang dikaitkan dengan kesetiakawanan sosial Kabupaten Dairi dan Propinsi Tapanuli.
“Kondisi itu menuntut kita untuk bersungguh-sungguh memikirkan kebijakan yang sangat menentukan bagi Kabupaten Dairi yang kita cintai ini, apakah akan tetap berada di wilayah Propinsi Tapanuli atau pilih masuk ke dalam wilayah Propinsi Tapanuli,” katanya menegaskan kepada SIB, sembari menambahkan pihaknya hadir di acara temu kordinasi Kamis kemarin itu bukan mewakili Bupati atau pihak pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Dairi, melainkan hanya sebagai pemakalah yang diundang pihak panitia temu kordinasi tersebut.
Selain Hutagalung yang juga mantan kepala dinas Prasarana Wilayah (Praswil) Dairi itu, hadir juga pembicara dari kalangan tokoh masyarakat, yaitu Humot Sihombing, yang antara lain memaparkan visi dan misi pembentukan Propinsi Tapanuli sebagai pemekaran daerah Sumut adalah pencapaian target kesejahteraan masyarakat di kawasan eks Keresidenan Tapanuli, melalui percepatan pembangunan lintas daerah di semua bidang, dan penyingkatan rentang kendali pemerintahan untuk menyikapi semua aspirasi dan kebutuhan masyarakat.