Kumpulan Aspirasi Provinsi Tapanuli
05 Jan 07 19:00 WIBSeluruh Komponen Islam Akan
Turun Ke Jalan Menolak Protap
Sibolga, WASPADA Online
Ketua GEMA PETA (Gerakan masyarakat peduli Tapanuli) Sibolga, Tapanuli Tengah Kusnan Effendy ST yang didampingi Sekretarisnyanya Hendra menegaskan, pihaknya sampai kapanpun tidak akan pernah bisa disogok untuk mendukup Protap.
“Kita sampai kapanpun tetap akan berjuang untuk menolak wacana Protap itu karena kita tidak akan pernah rela Sibolga dan Tapanuli Tengah dicabik-cabik untuk kepentingan sekelompok orang yang gila jabatan,” tegas Kusnan Effendy, ST dihadapan puluhan komponen Islam, Kamis (4/1) di Sibolga, saat rapat pembahasan akan dilaksanakannya aksi besar-besaran dalam menghempang keinginan beberapa oknum di DPRD Sibolga, yang akan mengadakan rapat pleno guna mencabut kembali SK DPRD Sibolga No. 15 Thn 2006 dan sebaliknya mendukung Protap.
Hadir pada pertemuan itu Ketua PC Muhammadiyah Nazran, SE, Ketua PPP Sibolga Kamil Gulo, Ketua Dewan Masjid Indonesia Sibolga H. Abubakar Tanjung, Ketua KNPI Kota Sibolga Musbir Nidal Pasaribu, tokoh masyarakat Zainun Sinaga, Ketua Karang Taruna Kota Sibolga Irsyadunnas, Sekretaris PC NU Sibolga Zulkifli serta elemen pemuda lainnya.
Menurutnya, isu yang menyatakan Gema Peta telah menerima uang dari Tim Pemrakarsa Protap sepertinya memang sengaja diketengahkan oleh orang-orang guna memecah belah kekuatan Gema Peta, sekaligus mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Gema Peta.
“Demi Allah sampai saat ini saya tidak pernah dan tidak akan pernah menerima uang dari siapa pun untuk mendukung Protap, dan sampai kapan pun Gema Peta tetap menolak Protap, kendati saya sendiri pernah ditahan petugas selama dua jam. Jadi saya tidak akan pernah mendustai kepercayaan masyarakat terhadap Gema Peta,” tegasnya.
Pada bagian lain Kusnan menegaskan, karena pembentukan wacana Protap sepertinya dipaksakan warga Sibolga harus mendukung oleh pihak-pihak tertentu, padahal masyarakat Sibolga sebagian besar tidak mendukung wacana pembentukan Protap, maka Gema Peta juga akan siap menghadapi walaupun dengan kekerasan.
Pada pertemuan itu akhirnya semua sepakat, ribuan komponen Islam di Sibolga akan turun ke jalan 8 Januari 2007, guna menggagalkan rapat pleno DPRD Sibolga karena menurut peserta pertemuan, DPRD Sibolga bukan lagi menyahuti aspirasi masyarakatnya, tapi menyahuti aspirasi pihak-pihak tertentu yang menginginkan golnya Protap.
Pembentukan Provinsi Tapanuli Jangan Ada Unsur Paksaan
27 Nopember 2006 05:56:57
Pengirim: elohansen_padang
Sidikalang, (Analisa)
Anggota Komisi VI fraksi Partai Demokrat DPR RI Drh Jhony Alen Marbun menyambut positif perkembangan wacana pembentukan Probinsi Tapanuli (Protap). Sebab, impian dimaksud sudah sangat lama didengungkan sejak tahun 1980 an, namun hingga kini tak kunjung terwujud.
Aspirasi masyarakat dari beberapa kabupaten yang ditandai surat dukungan dewan memang kian mengkristal. Tetapi, pembahasan itu belum menjadi agenda wakil rakyat di pusat karena poin dimaksud belum sampai, katanya kepada wartawan di Silalahi dairi, Jumat (24/11). Pihaknya masih menunggu kapan permohonan itu disampaikan.
Allen, agggota legislatif dari daerah pemilihan provinsi Papua ini, mengutarakan, panitia sebenarnya sudah bisa mengajukannya ke DPRD Sumut dan Gubernur. Hal itu dikatakan dengan pertimbangan, lima kabupaten sudah menyatakan kesiapannya untuk bergabung dalam kerangka Protap.
“Sekarang, kan sudah ada lima sampai tujuh kabupaten yang menyatakan mau bergabung. Nah, tentunya, kalau mau cepat terealisasi, sudah cukup dengan potensi itu. Toh dengan syarat minimal akan lahir,” ujar Allen yang juga anggota panitia anggaran itu.
Dikatakan, dari konsep percepatan pembangunan, kelahiran Protap merupakan salah satu solusi yang selaras dengan pertumbuhan ekonomi. Bersamaan itu, dimintakan, warga dan elit politik jangan terlalu ngotot soal ibukota. Di manapun sepanjang perencanaan ke depan bagus, ibukota tidak menjadi faktor penentu.
Dikatakan, guna mewujudkan harapan itu, tim pemarkarsa harus pro turun ke lapangan guna melakukan sosialisasi kepada masyarakat termasuk meningkatkan komunikasi dengan tokoh hingga di lini desa. Itu penting, hingga cakrawala mereka terbuka.
Namun, diingatkan, jangan sampai ada unsur pemaksaan dalam penggabungan itu. Kalau masyarakat tak mau gabung, yah jangan dipaksa, katanya.
Dalam konteks Kabupaten Dairi, ia menyarankan hendaknya semua pihak mengedepankan sikap saling menghargai. Sekecil apapun orang itu, harus dihargai dan jangan sampai ada yang terluka. Sebab, pemekaran itu tetap dalam komitmen kebersamaan.
Ditambahkan, secara orang-per orang beberapa fungsionaris Partai Demokrat menyatakan dukungannya. Tetapi, dari sisi kelembagaan, organisasi ini belum mencatatkan agenda item itu untuk dibicaralan.
Sementara itu, Ketua DPRD Dairi Leonard Surungan Samosir mengatakan, sangat hati-hati mengambil keputusan apakah Dairi akan bergabung ke Tapanuli atau sebaliknya menolak.
Dewan senantiasa lebih mengedepankan kondusifitas yang selama ini terbina baik. Ia tidak setuju jika sampai gara-gara wacana itu, ada kelompok yang merasa terluka. Luka hati itu sukar disembuhkan dan berpotensi menghilangkan kepercayaan kepada wakil rakyatnya sendiri.
“Kami tidak mau hanya sekedar berkantor jika faktanya konstituen nantinya antipati. Kami tetap menerima elemen yang menolak dan pendukung penggabungan. Semua ditampung lalu dibuat pembahasan mendalam. Dewan tidak akan membuat keputusan di bawah,” ujarnya. (ssr)
sumber: harian analisa medan
Perlu Kejujuran Dalam Pembentukan Protap
06 Desember 2006 01:21:30
Pengirim: elohansen_padang
Medan, WASPADA Online
Semua pihak, kata pengurus PW Muhammadiyah (PWM) Sumut, harus menghormati hasil laporan tugas tim peneliti kelayakan pembentukan Provinsi Tapanuli atau Protap yang bekerja pada 21 September 2004 oleh Pemprovsu, DPRDSU bersama pakar.
“Secara jelas hasil kesimpulan tim telah menyatakan pembentukan Protap belum layak ditinjau dari aspek hukum, sosial, Hankam, ekonomi, keuangan daerah dan sosial budaya. Untuk itu tidak perlu dipaksakan. Satu sisi di sinilah perlu kejujuran untuk menerimanya,” kata Ketua PWM Sumut Dalail Ahmad, Minggu (3/12).
Sementara, menyikapi beberapa elemen dan tokoh masyarakat Sibolga–Tapanuli Tengah yang menyampaikan aspirasinya ke PWM baru-baru ini, Dalail mengatakan, sikap PWM baru akan diputuskan Rabu atau Kamis ini melalui sidang pleno. “PWM belum bisa menegaskan sikapnya sebelum pleno.”
Kejujuran untuk menerima hasil kerja tim tersebut diperlukan agar masyarakat tidak dirugikan. Dalail menilai ada bukti ketidakjujuran selama ini. Terkesan kelompok tertentu tidak mengakui hasil tim kaji yang telah bekerja semasa Gubsu HT Rizal Nurdin masih hidup.
Selain itu, lanjutnya, seperti ada pihak yang ingin menutupi buku hasil kajian tersebut dengan tujuan agar orang tidak mengetahuinya. Memang benar masih banyak sejumlah kalangan tidak mengetahui adanya hasil kajian itu, termasuk PWM sendiri belum tahu.
“Jika kita tidak mengakui hasil tim kaji yang di dalamnya ada penelitian dari sejumlah pakar, terdiri guru-guru besar dari USU dan Unimed, maka cukup disayangkan. Siapa lagi yang harus kita percayakan kalau bukan dari tim ini yang sengaja dibentuk Gubsu pada waktu lalu,’’ kata Dalail.
Menurut Dalail, hasil tim kaji itu telah dibukukan kemudian diterbitkan pada Oktober 2005 ditandatangani HT Rizal Nurdin. PWM telah menerima hasil tim kaji dalam bentuk buku diberi oleh elemen masyarakat Sibolga-Tapteng yang menolak daerah itu masuk Protap begitu juga pembentukan Protapnya.
“Saya dan PWM saja terkejut ternyata sudah ada buku hasil kajian tersebut. Padahal mereka sudah bekerja semasa Gubsu HT Rizal Nurdin masih hidup. Untuk itu buku setebal sekitar 450 eksemplar harus diungkap ke publik,’’ ujarnya.
Dalail mengatakan Pemprovsu dan DPRD Sumut perlu mensosialisasikan kepada publik buku tersebut, sehingga masyarakat mengetahui latar belakang masalahnya. Semuanya memang harus diungkap agar tidak ada lagi tarik-menarik kepentingan karena yang rugi rakyat.
Kelemahannya sekarang, lanjutnya, Pemprovsu dan DPRD Sumut tidak melakukan sosialisasi untuk mengungkap isi buku itu, sehingga banyak yang belum paham soal pembentukan suatu provinsi.
Sudah saatnya Pemprovsu yang sebelumnya memprakarsai pembentukan tim kaji untuk memulai mensosialisasinya. (m46) (sn)
sumber: http://www.waspada.co.id
08 Jan 07 06:12 WIB
Jamaah Asahan Sujud Syukur
Medan, WASPADA Online
Puluhan jamaah haji Kloter 02 asal Asahan melaksanakan sujud syukur diiringi linangan air mata, mengenang perjuangan sangat berat saat berada di Arafah Mina (Armina) tanah cuci pada musim haji 2006/2007. Sujud syukur saat turun dari tangga pesawat haji Garuda Indonesia di lantai semen apron Bandara Polonia Medan, Minggu (7/1) dinihari saat penerbangan haji mendarat pukul 05:16.
Setelah mereka melakukan sujud syukur, beberapa orang diantara jamaah menangis tersedu-sedu mengenang kesedihan saat berjuang menahan lapar di Arafah Mina (Armina) pada musim haji tahun ini. "Bapak tidak tau bagaimana perjuangan kami menahan lapar saat berada di tanah suci," kata Hj Yusnah Kosim, 45, warga Jln. Iman Bonjol Kisaran.
Ibu hajjah setengah baya ini, setelah sujud syukur dan berdoa kelihatan lama sekali menangis tersedu-sedu di samping tangga pesawat haji Garuda Indonesia. "Sukar saya ceritakan banyak percobaan terhadap kami selama di tanah suci," ujarnya.
Pimpinan kloter 2 Drs. H. Samsi Achyar ketika dikonfirmasi, membenarkan ucapan jamaah itu. Perjuangan untuk mendapatkan nasi sangat sedih ketika berada di Armina waktu melaksanakan wukuf. Para jamaah resah dan gelisah karena sampai dua hari tidak medapat nasi.
"Para jamaah haji yang berada di Armina menahan lapar karena tidak ada nasi yang datang. Selain itu, air panas untuk memasak makanan lainnya tidak ada. Akibat pristiwa itu, seorang jamaah haji khususnya kloter 2 sempat pingsan akibat kelaparan," ucap Samsi.
Hal yang sama dibenarkan juga H. Yusuf bin Dear yang terlihat lelah saat turun dari tangga pesawat Garuda. Yusuf setelah melaksanakan sujud syukur lebih kurang 10 menit duduk di atas tumpukan oleh-oleh yang dibawa dari tanah suci.
"Kami tiga hari menahan lapar tidak kebagian makanan, kalaupun ada hanya roti saja atas pemberian orang-orang Arab," ujar penduduk Asahan Sumatera Utara. Sementara komentar yang sama juga dibenarkan Hj Riani asal Air Joman Asahan. Ibu muda ini walaupun banyak mengalami hambatan di tanah suci termasuk masalah kelaparan, menurutnya semua itu hanya cobaan dari Allah SWT.
454 Jamaah Kloter 02 asal Asahan, Sibolga, Dairi dan Medan di Bandara Polonia Medan disambut Wakil Bupati Asahan Ir H Taufan Gama Simatupang, MAP bersama pejabat haji asal Sumatera Utara. Hingga pemulangan jamaah Kloter 02, penerbangan haji masih mengalami keterlambatan mendarat 2,5 jam di Medan dari jadwal pukul 02:45. Keterlambatan mendarat diperkirakan akan beruntun hingga beberapa Kloter berikutnya.
Masyarakat Pakpak Silima Suak Tolak Bergabung Dengan Protap
08 Desember 2006 08:07:17
Pengirim: elohansen_padang
Medan, WASPADA Online
Sejumlah elemen masyarakat Pakpak Silima Suak menyatakan menolak penggabungan Kab. Dairi dan Pakpak Bharat ke dalam Provinsi Tapanuli (Protap), yang diwacanakan.
Jika dipaksakan bergabung, kami putra-puteri asli Dairi dan Pakpak Barat akan memilih tetap bergabung dengan Provinsi Sumut, atau alternatif lain merapat ke Provinsi Aceh Leuser, Antara.
Pernyataan sikap masyarakat Pakpak Silima Suak disampaikan kepada Waspada, Minggu (3/12) menanggapi wacana pembentukan Provinsi Tapanuli yang akan menggabungkan Kab. Dairi dan Pakpak Bharat ke dalamnya.
Wakil elemen masyarakat Pakpak Silima Suak terdiri, H. Kadim Berutu, SH, (Suak Sim Sim), Drs. H. Sukirmansyah (Suam Sim Sim), H. Muhtar Brampu (Suak Keppas), Drs. MS. Taha Berutu (Suak Sim Sim), Oloan Lingga (Suak Pegagan), Ir. Baharuddin Berutu (Suak Sim Sim), Fahrudin Kudadiri (Suak Keppas), Taufik Ujung (Suak Keppas) dan Ir. Amir Tua Bancin (Suak Buang).
Mereka memberikan alasan kenapa menolak masuk Provinsi Tapanuli yang kini masih dalam wacana, salah satunya dari segi faktor geografis, kedua daerah itu dekat dengan Sumut, atau dengan Provinsi Aceh Lauser Antara.
Bukan cuma itu, dari segi ekonomi, pembentukan Prov. Tapanuli tidak ada manfaatnya bagi pengembangan Dairi dan Pakpak Bharat. Apalagi mempedomani amanat Presiden RI yang menyatakan tidak ada lagi pemekaran daerah menjadi provinsi kecuali untuk kabupaten dan kota.
Demikian pula ditinjau dari segi infrastruktur, pembentukan provinsi baru di Sumut itu akan memerlukan banyak pembangunan sarana dan prasarana baru yang pada akhirnya akan menyedot anggaran besar dari APBN, padahal negara sedang menghadapi krisis berkepanjangan.
“Andaikata Dairi dan Pakpak Bharat nantinya bergabung dengan Provinsi Tapanuli yang tergolong miskin dengan cuma mengharapkan APBN DAU dan DAK, kedua kabupaten yang berada di perbatasan Aceh itu bakalan sulit dibangun,” jelas Oloan Lingga menguraikan isi pernyataan mereka dengan prediksi PADnya saja bakalan tidak cukup menggaji DPRD sehingga akan berharap dan menyedot bantuan pusat.
Dalam pernyataan itu mereka sebagai etnis Pakpak sekaligus penduduk asli di kedua kabupaten itu mencetuskan rasa kekecewaan mendalam karena tidak pernah diundang mengikuti rapat dalam wacana pembentukan Provinsi Tapanuli. Kalau ada itu hanya orang-orang pendatang seperti dari etnis Toba.
“Itu membuktikan wacana pembentukan Provinsi Tapanuli hanya diinginkan sekelompok orang saja, sehingga dikuatirkan nantinya akan terjadi gesekan-gesekan antara etnis satu dengan lainnya. Padahal Dairi dan Pakpak Bharat selama ini cukup kondusif.”
Malah mereka sangat tidak menginginkan kalau dalam gesekan itu berbuntuk terjadinya Poso kedua.
Dari segi budaya, elemen masyarakat Pakpak Silima Suak mengkuatirkan terjadi ‘penjajahan’ sehingga menghilangkan budaya etnis Pakpak dan bahkan hak ulayat marga-marga yang sangat dihormati di daerah Dairi dan Pakpak Bharat bakalan hilang terkikis.
Dalam pernyataaan itu mereka mengancam, bila ada keinginan etnis Batak Toba menggabungkan Kab. Dairi dan Pakpak Barat ke dalam Provinsi Tapanuli, dipersilahkan segera keluar dari kedua daerah tanah leluhur milik etnis Pakpak itu. “Silahkan tinggal dan berdiam di daerah Dairi dan Pakpak Bharat, tapi jangan coba-coba mengusik daerah kami yang selama ini cukup kondusif dengan wacana pembentukan Provinsi Tapanuli,” kata mereka.(m23) (sn)
Sumber: Waspada Online, 4 Desember 2006
