Surplus APBN Suriah Jadi Sorotan Ekonomi
Pemerintah Suriah mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 mencatat surplus kecil, pertama kali sejak hampir empat dekade terakhir. Pernyataan resmi Menteri Keuangan, Mohammad Yassar Bernia, menekankan bahwa pencapaian ini merupakan hasil pengelolaan keuangan yang hati-hati dan konservatif. Surplus ini diperoleh meskipun negara menghadapi kebutuhan besar di bidang pembangunan dan pelayanan publik.
Menteri menjelaskan bahwa pengelolaan ketat anggaran terutama terlihat pada pengeluaran investasi publik. Proyek-proyek besar sebagian ditunda atau diserahkan pada investasi swasta dan asing. Pendekatan ini dinilai mampu menjaga stabilitas fiskal, meski mengorbankan kemampuan pemerintah untuk membiayai sejumlah proyek vital secara langsung.
Dalam konteks Suriah pascakonflik, surplus ini menimbulkan pertanyaan apakah pencapaian tersebut benar-benar sebuah prestasi. Beberapa analis menilai bahwa dalam fase rekonstruksi, defisit anggaran dengan mekanisme utang atau surat berharga bisa lebih bermanfaat untuk membiayai proyek infrastruktur dan pemulihan ekonomi.
Namun, pihak pemerintah menekankan bahwa surplus bukan hanya soal angka. Menurut Bernia, surplus menjadi indikator bahwa pengelolaan uang publik dilakukan secara hati-hati, menghindarkan negara dari risiko utang berlebih dan ketergantungan pada pinjaman asing. Hal ini penting mengingat sanksi internasional dan keterbatasan akses Suriah ke pasar keuangan global.
Dengan kembalinya wilayah Jazirah ke kendali pemerintah, potensi pendapatan negara meningkat. Pajak, perdagangan, dan sumber daya lokal di wilayah ini diperkirakan menambah ruang fiskal baru. Menteri menekankan bahwa tambahan ini akan membantu menciptakan fleksibilitas anggaran meski tidak sepenuhnya membuat APBN “longgar”.
Surplus kecil tahun 2025 ini tercapai melalui pengendalian pengeluaran publik yang disiplin. Gaji pegawai negeri, operasional pemerintahan, dan sebagian proyek investasi dikontrol ketat. Pendekatan ini dipandang sebagai langkah untuk memastikan stabilitas ekonomi jangka pendek, terutama di tengah ketidakpastian keamanan dan politik.
Beberapa pengamat ekonomi menilai bahwa keberhasilan mencatat surplus harus dilihat dari dua sisi. Secara teknis, surplus menunjukkan pengelolaan fiskal yang terukur. Namun secara strategis, pertumbuhan ekonomi pascakonflik justru membutuhkan belanja besar yang terkadang memerlukan defisit sementara untuk mendorong pembangunan.
Pemerintah tampaknya sengaja memilih surplus karena dua alasan utama. Pertama, untuk menjaga stabilitas internal dan menghindari krisis likuiditas. Kedua, untuk mengirim sinyal kepada investor domestik dan asing bahwa Suriah mampu mengelola keuangannya secara berdisiplin, meski berada di tengah proses rekonstruksi.
Sementara itu, mekanisme defisit anggaran melalui utang domestik atau surat berharga masih terbatas karena kapasitas pasar keuangan lokal yang rendah. Akses ke pinjaman internasional juga sulit akibat sanksi. Oleh karena itu, surplus dipandang sebagai solusi pragmatis agar pemerintah tetap bisa mengatur pengeluaran tanpa menambah beban utang.
Beberapa pihak menyoroti risiko dari strategi surplus ini. Dengan menahan pengeluaran, proyek infrastruktur kritis, pemulihan rumah sakit, sekolah, dan jaringan transportasi bisa tertunda. Padahal, fase rekonstruksi membutuhkan stimulus fiskal agar ekonomi bergerak cepat dan kehidupan warga membaik.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa surplus tidak berarti menghentikan pembangunan. Investasi swasta dan asing akan menjadi motor utama proyek, sementara anggaran publik digunakan secara selektif untuk sektor prioritas yang paling mendesak.
Kembalinya Jazirah ke kendali Damaskus diharapkan meningkatkan pendapatan negara. Sumber daya alam, perdagangan, dan potensi pajak lokal akan memberikan tambahan finansial. Menteri keuangan menyebut ini akan memberikan “ruang fiskal” yang membantu pengelolaan keuangan, meski tidak sepenuhnya nyaman.
Para analis menekankan pentingnya keseimbangan antara stabilitas fiskal dan kebutuhan rekonstruksi. Surplus yang terlalu dipaksakan dapat memperlambat pemulihan, sementara defisit tanpa kontrol bisa memicu inflasi dan masalah utang jangka panjang.
Strategi pemerintah Suriah saat ini terlihat mengutamakan stabilitas fiskal terlebih dahulu, dengan harapan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi swasta akan menutup kekurangan dalam jangka menengah. Surplus menjadi alat untuk menjaga kepercayaan internal dan eksternal.
Menteri keuangan menekankan bahwa prioritas pemerintah adalah warga Suriah dan perbaikan standar hidup. Surplus digunakan sebagai sarana menjaga keamanan keuangan negara agar bisa fokus pada proyek sosial dan kesejahteraan masyarakat.
Meski begitu, banyak ekonom lokal menekankan perlunya fleksibilitas anggaran. Menghadapi kebutuhan rekonstruksi yang mendesak, sedikit defisit mungkin diperlukan untuk mempercepat pembangunan rumah, infrastruktur, dan layanan publik yang rusak parah selama konflik.
Pencapaian surplus juga dikaitkan dengan disiplin administrasi. Pengelolaan yang hati-hati, pengawasan pengeluaran, dan pengendalian proyek pemerintah menjadi kunci sehingga sisa anggaran tetap ada meski sumber daya terbatas.
Dengan pendekatan ini, pemerintah Suriah berharap menciptakan kepercayaan investor, menunjukkan bahwa negara mampu mengelola keuangan dengan disiplin, dan pada saat yang sama membuka ruang untuk investasi swasta dan asing di wilayah yang kembali dikuasai pemerintah.
Kesimpulannya, surplus APBN Suriah adalah prestasi dalam hal pengelolaan fiskal, namun bukan tanpa kompromi. Dalam kondisi rekonstruksi, strategi ini mengorbankan percepatan proyek publik, dengan harapan investasi swasta menutupi kekurangan.
Apakah ini langkah jangka panjang yang tepat? Hanya waktu yang bisa menilai, tergantung seberapa cepat Suriah mampu menarik investasi dan membangun kembali ekonomi sambil menjaga disiplin fiskal.
Jika berhasil, surplus dapat menjadi fondasi stabilitas ekonomi jangka panjang. Namun jika tidak diimbangi dengan pembangunan yang cukup, strategi ini bisa menunda perbaikan nyata bagi warga Suriah yang paling membutuhkan.
